KHAIRUL NATANAGARA e-mail: atang_on7@yahoo.co.id

Selasa, 23 Juli 2013

Politik Hukum Agraria

KONDISI DAN PERSOALAN AGRARIA DI ERA REFORMASI[1]
Khairul Natanagara[2]
BAB I
PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang
Masalah tanah, terutama penguasaan tanah merupakan masalah klasik yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, para pendiri bangsa ataupun ahli-ahli bidang pertanahan selalu mengumandangkan Landreform sebagai sebuah solusi karena menurut mereka Landreform dianggap mampu memecahkan masalah agraria yang ada.
Landreform berasal dari kata dalam bahasa inggris, yaitu “land” dan “reform”, land artinya tanah, sedangkan reform  artinya perubahan dasar. Jadi landreform adalah perubahan dasar tentang tanah, artinya landreform ini dimaksudkan untuk merubah secara mendasar hal-hal yang terkait dengan tanah.
Pelaksanaan akan mewujudkan landreform ini dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soekarno, dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Agrari Nomor 5 Tahun 1960 atau yang dikenal dengan UUPA lahir pada rezim kepemimpinannya. UUPA sampai hari ini masih digunakan walaupun sesungguhnya masih perlu untuk penyempurnaan.  Selain UUPA, landreform di masa Soekarno dijalankan melalui ”Paket UU Landreform” seperti UUPA, UU Pokok Bagi Hasil, UU Penetapan Batas Maksimum Tanah Pertanian.[3] Dalam operasionalisasinya digunakan PP 224/1961 tentang Pelaksanaan Distribusi dan Ganti Rugi Tanah, PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, UU No.21/1964 Pengadilan Landreform.[4] Namun kesemua peraturan perundang-undangan di atas efektif hanya berlaku di masa kepemimpinan Soekarno.
Sejalan dengan pergantian pemerintahan, maka oleh pemerintahan Soeharto program Landreform mulai dibatasi ruang geraknya. Justru beberapa tahun kemudian dengan kekuasaan politiknya pemerintahan di bawah rezim Soeharto langsung membukakan pintu seluas-luasnya bagi rezim kapitalisme Internasional (Imperalisme) dengan mengeluarkan sejumlah perundang-undangan yang melapangkan jalan masuknya Imperialisme di Indonesia, yang di masa pemerintahan Soekarno justru dianggap sebagai musuh.[5] Maka dimulai sejak rezim Orde Baru berkuasa pada tahun 1966 telah terjadi penghianatan terhadap UUPA 1960 yang sesungguhnya memiliki semangat untuk menciptakan pemerataan penguasaan tanah.[6]
Perjalanan pemerintahan hingga kini terus berjalan, namun permasalahan terkait konflik agraria pun ikut berjalan bak gerbong kereta yang terus berjalan tiada henti, walau pemerintahan yang diibaratkan stasiun berganti. Namun menurut penulis, setiap perjalanan pemerintahan memang memiliki berbagai macam penilaian dari masyarakat, ada yang memandang negatif ada juga yang memandang positif. Pandangan negatif muncul karena permasalahan ini tak terselesaikan, sedangkan pandangan positif muncul karena permasalahan agraria dalam konteks kekinian tak serumit pada zaman dulu.
B.       Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas terkait dengan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan Landreform dalam konteks kekinian?

BAB II
PEMBAHASAN
Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Guna Mengoptimalkan Landreform Dalam Konteks Kekinian
Pelaksanaan landreform berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang terwujud di dalam satu rangkaian kegiatan bidang pertanahan. Perlu kiranya untuk kita ketahui bahwasanya tujuan dari landreform adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.[7] Untuk itu hal yang pertama dan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah atau para pemangku kebijakan adalah mengkiblatkan diri kepada hukum yang berlaku, sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, untuk dapat mencakup keseluruhan lapisan di masyarakat, negara telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan guna mewujudkan reformasi agraria secara luas dan nasional, diantaranya yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembarua Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan dan lain sebagaianya yang kesemuanya itu merupakan derivasi daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.[8]
Pada masa Orde Lama, reformasi agraria ditandai dengan kelahiran UUPA No. 5 Tahun 1960. Implementasi terhadap UUPA ini efektif berjalan hanya 5 tahun yaitu hingga tahun 1965. Menurut Erman Rajagukguk, UUPA pada masa orde lama berjalan tidak efektif sehingga dapat dikatakan gagal karena ditunggangi oleh muatan politik.[9] Alhasil, terbitlah TAP MPRS RI Nomor II/1960 dan Manifesto Politik menyebutkan tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini yaitu:
1.        Anti penghisapan atas manusia oleh manusia (la exploitation de la per la home)
2.        Kemandirian ekonomi
3.        Anti kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan landreform sebagai agenda pokoknya.[10]
Demikian juga dari jumlah Peraturan Perundang-Undangan bidang Hukum Pertanahan Periode 1960-1966, sebagian besar dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ditertibkan pada masa ini adalah tentang landreform dan pengurusan hak atas tanah. Tetapi program pelaksanaan landreform tersebut mengalami stagnasi, tersendat-sendat dan tidak tuntas. Hambatan utama pelaksanaan landreform adalah lemahnya kemauan dan dukungan politik dari pemerintah yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kelemahan administrasi yang tidak sempurna dan juga menyulitkan redistribusi tanah, dan tidak tersedianya data dan informasi, serta lain sebagainya.[11]
Menurut Sadjarwo bahwa kelemahan administrasi yang tidak sempurna dan juga menyulitkan redistribusi tanah dan kurangnya dukungan baik itu dari rakyat, organisasi petani/politik, tokoh-tokoh dan panitia landreform sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi sepihak, baik dari petani yang lapar tanah ataupun tuan tanah. Aksi ini menyebabkan dikeluarkan UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan landreform.[12]
Kegagalan akan pelaksanaan landreform di Indonesia pada masa orde lama, tidak serta merta mengantarkan UUPA sebagai Undang-Undang organik daripada undang-undang sektoral lainnya yang berkaitan dengan landreform ini menjadi sia-sia tetapi juga membawa hasil yang cukup baik. Menurut Utrecht hasil dari pelaksanaan landreform pada masa Orde Lama adalah diredistribusikan sekitar  450.000 hektar, yaitu sejak program ini dicanangkan pertama kalinya hingga akhir tahun 1964.[13]
Tidak jauh berbeda dengan masa orde lama, di zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto landreform sudah dilaksanakan namun kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah lebih fokus pada sektor non pertanian yang bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memulai kebijakan pembangunan ekonominya dengan mengeluarkan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing untuk menarik investasi asing dalam pengelolaan SDA. Bahkan sepanjang pemerintahan Orde Baru selama tiga dasawarsa, dapat dikatakan landreform tidak dilaksanakan sama sekali dan kebijakannya juga mengambang dan kabur.[14] Sikap ini dapat dimaknai sebagai sebuah sikap untuk mengambil keuntungan secara politis dalam perebutan penguasaan lahan ketika berhadapan dengan petani dan masyarakat.
Karena landreform yang merupakan salah satu kebijakan Orde Lama yang populis, dianggap sebagai produk PKI maka pemerintahan Orde Baru menghentikan secara total program landreform ini. Bahkan terjadi perebutan kembali tanah-tanah dan menjadi objek redistribusi tanah yang dilakukan oleh sejumlah tuan tanah. Landreform yang menjadi program pokok Orde Lama dalam pemerataan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menjadi terabaikan. Selain karena dianggap sebagai produk PKI, keterbatasan anggaran merupakan satu alasan pokok mengapa pemerintahan Orde Baru tidak memilih program landreform.
Selain itu, rezim ini mengganti PP No. 10 Tahun 1961 menjadi PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dinilai banyak pihak merupakan agenda Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya di Indonesia. Berbeda dengan Orde Lama yang bertujuan untuk kepentingan  penataan penguasaan tanah melalui landreform, produk hukum Orde Baru tentang pendaftaran tanah ini untuk kepastian hukum dari pemilikan hak atas tanah melalui sertifikat.[15]
Perjalanan reformasi agraria seperti tiada henti, perjuangan para pemangku kewenangan di Indonesia tentu tidak berdiam diri dalam menghadapi peliknya permasalahan tentang pertanahan di Indoesia. Seiring bergulirnya rezim pemerintahan Soeharto yang tumbang pada tahun 1998 akibat pendudukan gedung DPR MPR oleh mahasiswa dan masyarakat akhirnya Presiden Soeharto dengan kesatrianya mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.
Pasca mundurnya Presiden Soeharto dari Kursi Kepresidenan, masuklah Indonesia kepada Masa Reformasi, yakni di jaman Presiden Abdurahman Wahid atau yang dikenal dengan nama Gus Dur. Tapi sebelum Gus Dur menjadi Presiden RI yang  keempat, adalah B.J.Habibie yang naik menggantikan Soeharto yang mundur tetapi pemerintahan di bawah Presiden Habibie tak berlangsung lama.
Seiring dengan perubahan konstelasi politik, alam demokrasi yang semakin menggema dan kemudian melahirkan salah satu produk hukum yang penting dalam konteks Reforma Agraria, adalah keluarnya Tap MPR No. IX/MPR/2001[16] yang pada pasal 5 mengatur tentang arah kebijakan pembaruan agraria dan arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Bersaman dengan pelaksanaan program tersebut, terjadi  juga perubahan penataan struktur administrasi birokrasi, yaitu berlakunya otonomi daerah. Permasalahan agrarian termasuk kedalam salah satu kebijakan yang diserahkan ke pemerintah daerah. Dengan otonomisasi daerah saat ini, sesungguhnya ada peluang untuk melakukan reforma agraria secara “lokal”.[17] Dan semenjak bergulirnya reformasi dan otonomi daerah, perdebatan yang ramai baru sebatas pemasalahan tarik ulur administrasi pertanahan.[18]
Selanjutnya pada masa pemerintahan sekarang ini, pelaksanaam landreform fokus pada program redistribusi tanah. Selain itu pemerintah juga menerbitkan banyak peraturan perundang-undangan untuk dapat memuluskan perjalanan landreform di era reformasi sekarang diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang tentu kesemuanya itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dalam kajian agraria terbaru, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah salah satu yang hangat untuk dikaji dalam pembangunan agrari ke depan karena bagi pemerintah undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum untuk memperoleh tanah-tanah individu dan masyarakat yang akan dipergunakan untuk proyek-proyek kepentingan umum yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 10. Sementara itu masyarakat yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum secara hukum akan dilindungi dalam bentuk pemberian ganti kerugian atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33. Sayangnya Pasal 33 hanya menyebutkan beberapa aspek yang akan diberi ganti kerugian yang mencakup tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan kerugian lain yang dapat dinilai.
Kemudian pasal 36 menyebutkan tentang bentuk-bentuk ganti kerugian yang mencakup uang tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tentang siapa yang akan melakukan penilaian terhadap tanah ditentukan dalam pasal 31 yang menyatakan bahwa penilaian besar kecilnya ganti kerugian ditentukan oleh penilai tanah professional yang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Persoalan yang dapat muncul adalah adanya konflik kepentingan antara penilai dengan BPN yang memberikan lisensi sekaligus menentukan penilai mana yang akan mendapat pekerjaan dalam penilaian terhadap tanah-tanah yang diambil alih pemerintah untuk kepentingan umum. Untuk menghindari persepsi seperti itu, setiap penilai tanah harus mampu menunjukkan proses dan metode penilaian yang transparan. Umumnya, negera-negara maju menggunakan standard nilai pasar yang reasonable (reasonable market value) sebagai dasar penentuan harga tanah.[19]
Terlepas dari beberapa kekurangan yang tersimpan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 di atas setidaknya perlu kita berikan apresiasi kepada pemerintah atas tindakan yang telah dilakukan ini untuk melanjutkan program reformasi agraria yang sempat tertunda, namun juga perlu kiranya pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan reformasi agraria ke arah yang lebih baik sehingga apa yang menjadi cita-cita konstitusi ataupun UUPA dapat segera terealisasi.
Menurut A.P. Parlindungan, secara teoritis, ada beberapa faktor penting sebagai prasyarat pelaksanaan landreform, yaitu:[20]
a.         Kesadaran dan kemauan dari elit politik;
b.        Organisasi petani dan masyarakat yang kuat;
c.         Ketersediaan data yang lengkap dan juga akurat;
d.        Dukungan anggaran yang memadai.
            
BAB IV
PENUTUP
A.      Kesimpulan
Dari uraian aspek pelaksanaan landreform di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan landreform dipengaruhi oleh hukum agrarian pada masing-masing rezim. Landreform sebagai inti reforma agraria masih membutuhkan perhatian yang serius. Dari sisi hukum, dukungan tersebut cukup, meskipun beberapa produk hukum bersifat negatif. Namun dari sisi tindakan nyata pemerintah sampai saat ini masih setengah hati.
Prinsip pokok yang harus menjadi landasan dalam pemanfaatan tanah adalah prioritas penggunaan, yaitu: pertama untuk kepentingan umum, kedua negara, dan ketiga baru untuk masyarakat
B.       Saran
Sebagaimana yang penulis sampaikan di atas, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah cukup baik namun belum maksimal sehingga penulis menyarankan untuk berbuat lebih maksimal lagi guna mewujudkan cita-cita reformasi agraria yang lebih baik.


[1] Tugas Kuliah Politik Hukum Agraria
[2] Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
[4] Ibid.
[5] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang –Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan. 1999, Hlm. 44
[6] Ibid.
[7] Sarkawi. Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Mataram:Mataram Press. 2013. Hlm.7
[8] Reforma Agraria Mandat UU Agraria & UU Berkenaan Agraria. Badan Pertahanan Nasional. 2007. Hlm.ii
[9] Erman Rajagukguk. Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup.  Jakarta: Chandra Pratama, 1995. Hlm. 220
[10] Ibid.
[11] Boedi Djatmiko, Sertipikat dan Kekuatan Pembuktiannya, www.tripod.com. diunduh pada tanggal 14 Juni 2013
[12] Ibid.
[13] ibid
[14] Fauzi, Noer. 1999. Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar. Hlm. 45
[15] Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hal. 71
[16] Boedi Harsono, Op.Cit.  Hlm. 121
[18] Ibid.
[19] Akhmad Safik, Jurnal Hukum, Ekonomi dan Teknologi. Universitas Al-Azhar Indonesia. 2013.
[20] A.P. Parlindungan, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju. 1991.Hlm. 50 

Tidak ada komentar: